Sah! Jokowi Setujui Aturan PMN, Waskita Karya Dapat Rp3 Triliun Tuntaskan 2 Proyek Tol

proyek tol waskita karya 2023

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menjadi salah satu BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Waskita juga telah menerima Peraturan Pemerintah (PP) atas PMN yang akan diberikan kepada perusahaan.

Beleid yang dimaksud adalah PP No 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. Aturan ini ditandatangani langsung Presiden Joko Widodo.

PP PMN tersebut menyebutkan pemerintah menilai bahwa Waskita Karya perlu memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usahanya, terutama penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru atau Right Issue.

Selain itu, untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perusahaan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Waskita.

Berdasarkan PP PMN, negara menambah modal ke dalam saham Waskita sebesar Rp3,0 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Adapun nilai PMN tersebut ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan Menteri BUMN.

SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Novianto Ari Nugroho menjelaskan dengan diterimanya PP PMN tersebut, maka pernyataan efektif OJK dapat segera diperoleh dan proses rights issue dapat segera dilaksanakan.

"Perseroan menargetkan dana rights issue sebesar Rp3,98 triliun. Seluruh dana yang diperoleh dari PMN sebesar Rp3,0 triliun akan digunakan untuk penyelesaian 2 ruas tol eksisting, dan dana publik sebanyak sebesar Rp980 miliar akan digunakan sebagai modal kerja dan capex untuk Perseroan maupun anak perusahaan," ungkap Novianto, Senin (10/10/2022

Adapun dua proyek tol yang akan dikerjakan dengan penambahan modal PNM adalah proyek Kayu Agung - Palembang Betung Rp2 triliun dan tol Ciawi - Sukabumi dengan dana hampir Rp1 triliun.

Right Issue sendiri ditargetkan akan dilaksanakan pada awal Bulan Desember 2022, menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

okezone