Pencairan BSU Masuk Tahap ke-5, Simak Lagi Syaratnya

bansos tunai

Penyaluran program Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) 2022 senilai Rp 600.000 telah memasuki tahap 5 pada pekan ini. Di mana hingga tahap ke-5 BSU sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66 persen dari target total penerima sebanyak 14,6 juta jiwa.

"Dari 14,6 juta (calon penerima Bantuan Subsidi Upah) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air," kata Ida Fauziyah saat mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan BSU 2022 di Bandung, dikutip Minggu (16/10/2022).

Di Provinsi Jawa Barat, BSU senilai Rp600.000 saat ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 orang (69,80 persen). Adapun, total target penyaluran BSU di Jabar mencapai 1.626.319 orang.

"Jadi, Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak dari rata-rata nasional," ucap Menaker Ida.

Menaker Ida menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara.

"Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelas Menaker.

Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. "Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," ujar Ida.

Adapun, syarat penerima manfaat BSU 2022 yakni menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.

Kemudian, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.

Selanjutnya, BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI. liputan6