Koalisi Perpanjang Masa Jabatan Presiden Jokowi

Lagi-lagi wacana perpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali muncul. Partai di koalisi pemerintahan Jokowi buka suara soal peluang implementasi wacana tersebut. Adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan saat ini sedang momentum perbaikan di sektor ekonomi sehingga jangan terganggu oleh kontestasi pemilu.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Cak Imin mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.

"Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," imbuhnya.

Lantas, Cak Imin mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun berikutnya. Dia mengatakan jadwal pemilu diundur agar momentum perbaikan ekonomi tak lantas hilang. "Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi," ujar Ketua Umum PKB tersebut.

PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikapnya terkait usulan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan pelaksanaan pemilu tak memiliki landasan hukum yang kuat.

"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (24/2).

Hasto Kristiyanto menyebutkan konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, menurut dia, tak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu.

"Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ujarnya.

"Tidak pantas wacana penundaan pemilu digunakan untuk menaikkan popularitas," ujar Nusyirwan Soejono kepada wartawan, Kamis (24/2).

Nusyirwan mengatakan semua pihak perlu memperkokoh konstitusi. Dia menyinggung sikap Presiden Jokowi yang menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatan dan penundaan pelaksanaan pemilu.

"Menjaga konstitusi negara adalah hal yang fundamental. Apa pun yang terjadi, di dalam proses kemajuan bangsa, dengan sekuat tenaga semua pihak secara moral perlu memperkokoh konstitusi," kata dia. detik