Aturan JHT yang Membuat Buruh Marah, Akhirnya jokowi Turun Tangan

Aturan terbaru Jaminan Hari Tua (JHT) kini masih menuai polemik di masyarakat mengenai pencairannya yang hanya bisa sudah berusia 56 tahun. Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan revisi aturan JHT tersebut.

Diketahui, aturan JHT terbaru itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Banyak yang mengaku menolak aturan itu, hingga buruh memutuskan untuk menggelar aksi demo .

Dirangkum Okezone.com, berikut ini fakta-fakta soal Menaker revisi aturan JHT tersebut, Jumat (25/2/2022):

1. Menaker Beri Penjelasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membenarkan kalau Presiden Jokowi meminta untuk melakukan revisi aturan JHT.

"Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan," kata Menaker Ida, Senin (21/2/2022).

2. Arahan Langsung dari Presiden

Karena menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, Presiden Jokowi meminta agar aturan JHT itu direvisi.

Dia menegaskan kalau aturan JHT tidak boleh memberatkan rakyat.

3. Respons Buruh

Sebelumnya, para buruh meminta agar Presiden Jokowi dapat membantu meluruskan aturan JHT ini. Karena mereka menilai kalau aturan JHT begitu memberatkan dan tak adil untuk pekerja.

Buruh pun sepakat menolak dan berharap bisa kembali ke aturan yang dulu.

4. Menaker Diminta Presiden Permudah JHT

Dalam arahan Presiden Jokowi itu, Menaker menjelaskan kalau aturan tersebut diminta lebih sederhana.

"Bapak Presiden juga meminta kita semua, baik pemerintah, pengusaha, maupun teman-teman pekerja/buruh untuk bersama-sama mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional," jelasnya.

5. Istana Minta Pencairan JHT Dipermudah

Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun turut buka suara dengan mengatakan, kalau Presiden Jokowi minta agar pekerja tak dipersulit saat klaim JHT. "Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah," katanya.

Dia juga berharap dana JHT itu bisa jadi salah satu kemudahan pekerja yang tengah terdampak Covid-19.

"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK," ucapnya.

6. Munculnya JKP

Meksi masalah JHT masih belum selesai, pemerintah menyebut bakal merilis program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Mengutip situs BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (22/2/2022), JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

JKP ini dimaksudkan agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. okezone