Sri Mulyani Heran Harus Bayar Gaji PNS di Daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani heran dengan penggunaan anggaran gaji PNS di daerah. Sebab, pemerintah daerah masih meminta anggaran untuk gaji PNS ke pemerintah pusat.

Sebagai contoh, pemerintah daerah yang mencari calon ASN seperti PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) di daerah masih menggunakan anggaran pemerinta pusat "APBN ini lucu, rekrument di daerah untuk di daerah tapi tagihan gajinya ke kita. Daerah rekrut ASN tapi pensiunannya minta dibayar ke kita," ujar Sri Mulyani dalam rapat DPR, Senin (24/1/2022)

Sri Mulyani menambahkan, masih ada daerah yang gaji ASN meminta Pemerintah pusat dikarenakan aturan kebijakan fiskal yang belum sempurna. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Keuangan dalam menetapkan anggaran yang seharusnya masuk dalam alokasi transfer daerah atau masuk dalam anggaran pemerintah pusat.

"Ini kebijakan fiskal masih menjadi pekerjaan rumah kita," katanya.

Menurutnya, sinkronasi harmonsiasi anggaran ini akan terus dievaluasi. Adapun, APBN ini dibuat memperhatikan kondisi ekonomi ke depan.

"Jadi APBN ini bermanfataan untuk kedepan bagi masyarakat maupun ekonomi," tandasnya [msn]