RUU IKN Disahkan Jadi UU, 500.000 PNS Pindah ke Ibu Kota Baru

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang (UU).

Hal tersebut disetujui anggota rapat setelah Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN yang dilakukan kemarin, Selasa dini hari. Selanjutnya Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pemimpin rapat Meminta persetujuan anggota yang hadir.

"Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan laporan pembicaraan tingkat satu RUU tentang IKN untuk selanjutnya bisa mendapatkan persetujuan dalam paripurna DPR RI yang terhormat ini," ujar Ahmad Doli saat membacakan laporan pembicaraan tingkat I, Selasa (18/1/2022).

"Selanjutnya kami akan tanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang IKN dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Puan kepada anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR RI.

Pada anggota dewan pun menjawab Setuju, yang menjadi tanda disahkannya RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. "Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Sebelumnya Ibu Kota Negara (IKN) segera dibangun di Kalimantan untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.

Adapun, periode 2022-2024, dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan. Hal ini termasuk pemindahan Aparatur Negeri Sipil (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) pusat tahap awal sebanyak 500 ribu . [okezone]