DPRD Telah Habiskan Rp 28,9 M Kunker Luar Daerah Saat Pandemi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan adanya pengeluaran besar kunjungan kerja luar daerah DPRD Bengkulu selama 2020. Pengeluarannya mencapai Rp 28,9 miliar dengan rincian 1.241 perjalanan. Sorotan pengeluaran ini muncul karena kunjungan kerja berlangsung selama pandemi. Saat itu pemerintah pusat serta daerah melarang adanya perjalanan dinas luar kota dan larangan lainnya.

Penemuan ini berdasarkan hasil audit BPK Bengkulu tahun 2020. Pengeluaran tersebut berasal dari perjalanan kunker unsur pimpinan dan anggota DPRD Bengkulu.

"Dari hasil audit pada mata anggaran belanja Rp. 28.985.483.473 pada tahun 2020 lalu. Kami menemukan 1.241 kali perjalanan dinas, padahal saat pandemi justru anggota DPRD provinsi Bengkulu melakukan banyak perjalanan keluar provinsi," kata Kabag Humas dan TU BPK Perwakilan Bengkulu Rony Setyo Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis (20/1/2022).

Rony menjelaskan dari 1.241 perjalanan dinas tersebut hanya 6 kali yang menggunakan fasilitas hotel. Sementara sisanya hanya mengambil uang pengganti penginapan sebesar 30 persen dengan angka mencapai Rp 7.899.942.000 miliar lebih dengan rata-rata per anggota dewan menghabiskan anggaran terkecil Rp 394.672.800 dan terbesar Rp 1.012.834.900 estimasi antara 19 sampai 40 kali DLK.

"Memang di Peraturan Gubernur Bengkulu No. 36 Tahun 2016 mengatur bila tidak menggunakan fasilitas hotel, maka bisa menerima 30 persen dari anggaran fasilitas hotel, bila satu anggota dewan bisa lima hari maka dikali lima," jelas Rony.

Ia mengungkapkan temuan ini memang tidak terjadi kerugian, tapi menjadi beban negara. Sebab, anggaran tersebut bisa dialokasikan ke sektor penanggulangan Pandemi COVID-19.

"Dengan temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar kajian anggaran fasilitas hotel tersebut bisa dievaluasi ulang," ungkap Rony.

Diketahui dalam Peraturan Gubernur Bengkulu No. 36 tahun 2016 tentang perjalanan dinas kepala daerah, aparatur sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab 3 pasal 3, yaitu Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kebutuhan biaya nyata (at cost), dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.

Mengetahui adanya temuan adanya perjalanan dinas saat masa Pandemi COVID-19, seorang warga kota Bengkulu, Farlan menyayangkan sikap wakil rakyat tersebut.

"Anggaran itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu rakyat saat pandemi," kata Farlam

Sementara itu, Sekretaris Dewan Bengkulu, Nandar Munadi belum merespons saat dimintai konfirmasi temuan perjalanan dinas sebanyak 1.241 kali selama 2020. [detik]