Jokowi Disarankan Copot Tiga Menteri Ekonomi Ini, Satu Diantaranya Suka Bikin Kebijakan 'Ajaib'

Isu reshuffle di kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin makin kencang menggaung di tahun ketiga pemerintahannya, atau dua tahun menjelang pemerintahan mereka berakhir.

Sejumlah nama disebut-sebut akan diganti. Nama-nama yang sekarang mengisi jabatannya tinggi disebut akan menduduki pos jabatan baru.

Terkait itu, ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) secara terang-terangan merekomendasikan pencopotan tiga menteri di tim ekonomi kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Ekonom INDEF memberikan Nailul Huda menegaskan, tiga menteri ekonomi ini kayak dicopot karena kinerjanya mengecewakan.

Nailul mengatakan, mereka layak di-reshuffle demi mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi.

"Jika ditanya soal ekonomi, ada tiga menteri yang sudah sepatutnya dicopot. Pertama, menteri koordinator perekonomian Pak Airlangga. Menteri ini yang bertanggungjawab dalam pemulihan ekonomi ini gagal dalam mempercepat pemulihan ekonomi," tuturnya saat dihubungi Tribunnews, Minggu (31/10/2021).

Nailul menilai Menko Airlangga juga seringkali mengeluarkan program-program kerja 'ajaib'.

"Contohnya seperti program kartu prakerja yang tidak ada efeknya," ujarnya.

Sosok menteri kedua yang menurut Nailul layak dicopot adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Muhammad Lutfi juga tepat untuk diganti dengan sosok baru.

Nailul beralasan, jabatan Menteri Perdagangan menjadi tokoh sentral dalam impor barang-barang tidak perlu di tengah pandemi.

"Rencana impor barang-barang komoditas merupakan andil Pak Menteri Lutfi," urainya.

Ketiga adalah Menteri BUMN Erick Thohir di mana selama kepemimpinan Eric Thohir banyak BUMN yang kinerjanya malah memburuk di tengah upaya mengatasi pandemi.

Dia mencontohkan maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Garuda kini menghadapi gugatan pailit dan terlilit utang hingga Rp 70-an triliun.

"Tugas menteri BUMN yang menyelematkan Garuda Indonesia. Namun ya gitu, akhirnya sekarat juga," tukasnya.

Secara terpisah, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai ada sejumlah menteri Joko Widodo di bidang ekonomi jarang muncul ke muka publik.

Padahal, dalam kondisi sekarang Indonesia perlu menteri yang sering muncul dan punya banyak terobosan.

"Kalau kita lihat kinerja menteri-menteri dalam tanda kutip banyak yang tidak muncul. Padahal menteri ini ada di ujung tombak membenahi aspek wilayah kerjanya," kata Piter saat dihubungi Tribunnews, Minggu (31/10/2021).

Piter menyatakan di tengah kondisi pandemi sejatinya banyak permasalahan yang terjadi seperti matinya perekonomian, dampak negatif tenaga kerja, angka kemiskinan, dan persoalan UMKM.

"Tetapi apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka tidak muncul. Terkesan miskin gagasan dan juga minim action. Ini yang kemudian para menteri ini dilupakan," lanjutnya.

Dalam memerangi pandemi Covid-19, Piter mengatakan hanya sejumlah menteri yang kembali terlihat di publik antara lain Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri PUPR.

"Menaker, Menkop, Mendag, Menperin, itu yang tidak muncul. Bagaimana misalnya membantu industri di tengah pandemi," kata dosen Perbanas tersebut.

Hal ini menjadi tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menegakkan sekaligus menegur para menteri yang dianggap kinerjanya tidak terlihat.

Terkait isu reshuffle, ia menilai para pengganti ideal bisa datang dari kalangan akademisi, praktisi, profesional, dan dari dunia usaha.

"Yang diharapkan adalah menteri sebagai eksekutor bisa lebih kelihatan kerjanya," pungkas dia.

Sebaliknya, kinerja Airlangga Hartarto selama ini dipuji oleh pengamat politik Poldata Indonesia Fajar Arif Budiman.

Dalam sebuah diskusi daring, Minggu (24/10/2021), pengamat alumni Kebijakan Publik Universitas Padjajaran tersebut menilai, kepemimpinan Airlangga Hartarto selama ini berbasis kinerja.

Dia juga sosok yang tenang dan cerdas menjadi ciri keunggulan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

“Saya kira selama Partai Golkar dipimpin Airlangga Hartarto, komunikasi internal sangat baik dan beliau mampu menyeimbangkan berbagai kekuatan, sehingga dinamika dan soliditas partai Golkar dapat terjaga," ujar Fajar seperti dilaporkan reporter Tribunnews, Muhammad Zulfikar.

Menurut Fajar, hal yang sama juga menjadi kunci bagi Airlangga sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi menghadapi situasi sulit saat ini.

"Fokus terhadap kinerja, ketenangan, kolaborasi dan kemampuan mengembangkan solusi adalah ciri khas kepemimpinan Airlangga yang sesuai dengan semangat zaman hari ini,” kata Fajar.

Dia menambahkan, kader Partai Golkar tampak solid mendukung kebijakan pemerintah.

Dia menyebut aspek sinergitas politik sebagai salah satu kunci penanganan pandemi disamping kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

"Partai Golkar, juga beserta partai politik lainnya, memberikan dukungan kepada pemerintah, serta masyarakat, dalam menghadapi pandemi," ujarnya.

"Di sini Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian dan Ketua PCPEN ikut memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengoneksikan berbagai pilar politik penting di masyarakat," kata dia.

Kabar reshuffle (perombakan) kabinet Indonesia Maju masih terus berembus.

Hal tersebut seiring dengan pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purnatugas November tahun ini.

Namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.

"Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN). Dirinya hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa.

Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga. Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari bahwa saat Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.

"Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi Menteri, ya itu soal lain. Jadi, kita gak punya hak soal apapun," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasa Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021) lalu.

Namun Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.

"Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan gak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apapun kami beri," ujarnya. [okezone]