Rumah Menteri di IKN: Luas Bangunan 400 M2, Tanah 1.000 M2

Pemerintah akan membangun sebanyak 100.000 rumah di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan akan dimulai tahun depan.

Hal tersebut terungkap dari dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (6/10/2021).

Menurut dokumen itu, dalam konstruksi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di wilayah IKN selain rumah, juga akan dibangun gedung dan kantor pusat pemerintahan.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, sebanyak 100.000 rumah akan dibangun di KIPP. Penyediaan rumah tersebut untuk menampung masyarakat yang tinggal di KIPP IKN dengan total target populasi mencapai 320.000 orang hingga 2045.

Dari jumlah hunian yang dialokasikan, komposisinya yakni 70% untuk ASN, TNI, dan Polri dan 30% lainnya untuk masyarakat umum. Dengan perincian, sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri dan 9.327-27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum.

Adapun rencananya pemerintah akan membangun perumahan dengan berbagai jenis tipe, mulai dari rumah tapak, rumah vertikal (rumah susun/rusun), dan hostel.

Rumah tapak yang dibangun akan menjadi tempat tinggal pimpinan tinggi Indonesia seperti menteri dengan luas bangunan sebesar 400 meter persegi dan luas tanah sebesar 1.000 meter persegi.

Kemudian untuk rumah susun akan dibangun dengan berbagai tipe. Tipe 50 untuk pejabat fungsional seperti ASN, tipe 70 untuk pejabat eselon III, tipe 100 untuk pejabat eselon II, dan tipe 120 untuk pejabat eselon I dan jabatan setara lainnya.

Adapun hostel akan dibangun dengan luas bangunan 250 meter persegi untuk tiap unit. Satu unitnya bisa dihuni oleh 32 orang. Nah, hostel ini akan dihuni oleh personel pertahanan dan keamanan seperti TNI, Polri, dan Paspampres.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan pemindahan IKN tetap berlanjut di tahun depan. Bahkan, pemerintah telah menyerahkan RUU IKN kepada DPR, beberapa waktu lalu. Lantas, apa update terkini proyek prestisius tersebut?

"Undang-Undang baru disampaikan ke DPR. Saya baru mulai jalan logistik. Kawasan hunian belum kita siapkan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (5/10/2021).

Basuki mengatakan, tahap awal yang akan dikerjakan adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 5.800 hektare dalam bentuk infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, drainase air. Termasuk di dalam KIPP adalah istana kepresidenan.

Pembangunan IKN juga sudah tertuang dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Anggarannya senilai Rp 510,79 miliar. Namun, Basuki belum bisa membeberkan alokasi anggaran itu akan dipergunakan untuk apa.

Pemindahan IKN masuk dalam program prioritas nasional pemerintah di tahun 2022. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan.

Nantinya pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan. Tujuannya agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya. [cnbcindonesia]