Siap-Siap, Subsidi Tertutup Berlaku, Tarif Listrik Bisa Naik

Subsidi energi berbasis komoditas yang berjalan selama ini ternyata banyak yang tidak tepat sasaran. Atas alasan inilah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana mengubah skema subsidi energi tahun depan menjadi tertutup. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.

 Kondisi objektif yang terjadi saat ini, subsidi listrik hanya dinikmati 26% rakyat miskin. Jika subsidi diberikan secara tertutup, maka akan ada penyesuaian tarif listrik sesuai dengan keekonomian, terutama untuk golongan pelanggan non subsidi. 

Golongan pelanggan non subsidi seharusnya sudah berlaku tarif keekonomian atau dikenal dengan istilah tarif penyesuaian (tariff adjustment). 

Namun sejak 2017 pemerintah tidak melakukan penyesuaian tarif, sehingga selisih tarif keekonomian dan tarif yang ditetapkan pemerintah ditanggung melalui kompensasi pemerintah.

Dia menjelaskan, harga patokan listrik yang diberikan pemerintah terhadap PLN Rp 1.352 per kilo Watt hour (kWh). Sementara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN yang merupakan harga keekonomian listrik Rp 1.530 per kWh. 

"Selisihnya disebut kompensasi yang tahun ini menghabiskan anggaran Rp 27 triliun. Dan ini dinikmati pelanggan 1.300 kWh sampai dengan 300 ribu kWh serta industri yang merupakan golongan pelanggan non subsidi yang seharusnya diterapkan tariff adjustment," ungkapnya kepada CNBC Indonesia belum lama ini. 

Oleh karena itu, menurutnya Banggar sepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi dialihkan ke golongan masyarakat 40% terbawah. 

"Maka, Banggar bersepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi lebih baik dialihkan ke masyarakat 40% terbawah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar lebih produktif," tegasnya.

Dia menjelaskan, harga patokan listrik yang diberikan pemerintah terhadap PLN Rp 1.352 per kilo Watt hour (kWh). 

Sementara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN yang merupakan harga keekonomian listrik Rp 1.530 per kWh. "Selisihnya disebut kompensasi yang tahun ini menghabiskan anggaran Rp 27 triliun. 

Dan ini dinikmati pelanggan 1.300 kWh sampai dengan 300 ribu kWh serta industri yang merupakan golongan pelanggan non subsidi yang seharusnya diterapkan tariff adjustment," ungkapnya kepada CNBC Indonesia belum lama ini. Oleh karena itu, menurutnya Banggar sepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi dialihkan ke golongan masyarakat 40% terbawah.

"Maka, Banggar bersepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi lebih baik dialihkan ke masyarakat 40% terbawah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar lebih produktif," tegasnya.[cnbcindonesia]